Dapatkan penawaran menarik sekarang
Sitespirit
Sitespirit

Jasa Pembuatan Website Instansi Pemerintahan

EFISIENSI PELAYANAN DAN ADMINISTRASI DENGAN WEBSITE PROFESIONAL

Jawaban Singkat

Jasa pembuatan website instansi pemerintahan dari Sitespirit adalah layanan membangun situs resmi dinas dan lembaga pemerintah untuk menyampaikan informasi dan melayani warga.

  • Paket Silver 17 halaman (4 minggu) dan Gold 20 halaman (5 minggu) memakai CMS WordPress dengan desain unik, fitur e-complain, informasi publik, SSL, dan perlindungan anti malware.
  • Situs disusun dalam kerangka SPBE, domain go.id yang aksesnya dipegang instansi, halaman PPID, dan UU PDP. Website bergaransi 1 bulan setelah pengembangan selesai.

Diperbarui

Transformasi Digital Instansi dengan Pembuatan Website Pemerintahan Profesional

Optimalisasi layanan pemerintah dengan website informatif dan fungsional untuk memperkuat komunikasi. Revolusi digital dapat meningkatkan layanan dan mempererat hubungan instansi pemerintahan dengan masyarakat. Temukan manfaat nyata website untuk setiap instansi pemerintahan.

Website dapat menjadi saluran komunikasi publik. Informasikan berita kepada masyarakat dengan lebih cepat agar mereka tidak kerepotan bertanya langsung.

jasa pembuatan website profesional di Sitespirit

Keunggulan Jasa Pembuatan Website Instansi Pemerintahan dari Sitespirit

  • SEO Friendly

    Website dirancang dengan pertimbangan praktik SEO agar website Anda mendapat peringkat yang baik di mesin pencari dan menarik lebih banyak pengunjung.

  • Fitur Unggulan

    Website dilengkapi dengan fitur yang interaktif, fungsional, dan dapat dikustomasi. Dengan begitu, pengguna akan mendapatkan pengalaman terbaik.

  • Desain Professional

    Tim desain kami membuat website dengan visual yang menarik agar memikat pengunjung, mencerminkan profesionalitas, serta memperkuat kredibilitas.

  • Perlindungan Optimal

    Kami menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi website Anda dari ancaman siber, memastikan data dan informasi pelanggan tetap terlindungi.

Pilihan Paket Sesuai Kebutuhan Anda

Silver

Instansi pemerintahan tingkat daerah atau dinas lokal.

Jumlah halaman
17 halaman
Durasi pengerjaan
4 minggu

Cocok untuk instansi yang ingin memberikan informasi dan layanan dasar secara online kepada masyarakat.

  • Unique Desain Bukan Template
  • CMS WordPress

Gold

Instansi pemerintahan tingkat provinsi hingga pusat.

Jumlah halaman
20 halaman
Durasi pengerjaan
5 minggu

Cocok untuk instansi yang ingin meningkatkan aksesibilitas layanan digital secara lebih efektif.

  • Unique Desain Bukan Template
  • CMS WordPress
Lihat Lebih Banyak
Silver Pilih Paket Gold Pilih Paket
Durasi Pengerjaan

4 Minggu

5 Minggu

Halaman Web

17 Halaman

20 Halaman

Fitur Website
  • E-complain
  • Laporan Dana
  • Informasi Proyek
  • Blog
  • Gallery
  • Social Media Share
  • E-complain
  • Laporan Dana
  • Informasi Proyek
  • Blog
  • Gallery
  • Slider & Carousel
  • Social Media Share
  • Instagram Integration
  • Maps
  • Search
  • Custom Form
  • Custom Form
Hak Akses

Admin

Admin

Fitur Keamanan

cPanel

cPanel

Copywriting

SSL (HTTPS)

SSL (HTTPS)

Bantuan

Anti Malware + Spam

Anti Malware + Spam

Jaminan

Basic Copywriting

SEO Copywriting

Layanan Tambahan

Berbagai pilihan layanan pendukung untuk menunjang performa website instansi pemerintahan.

SEO

Jasa SEO untuk membantu website Anda lebih mudah ditemukan di mesin pencari Google. Kami menyediakan 3 pilihan paket sesuai kebutuhan dan banyaknya laman website.

Selengkapnya

Maintenance

Jasa maintenance untuk memperbaiki dan menjaga website dari bug dan error. Kami menyediakan 3 pilihan paket sesuai kebutuhan dan banyaknya laman website.

Selengkapnya

Domain

Kami juga menyediakan jasa pendaftaran dan pengelolaan nama domain untuk website Anda. Tersedia berbagai pilihan ekstensi domain, seperti .com, .id., .net, dll.

Selengkapnya

Hosting

Kami juga menyediakan hosting dengan performa dan keamanan yang terjamin. Kustomisasi hosting disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan teknologi yang digunakan.

Selengkapnya

Bagaimana biaya ditentukan?

Harga tidak dipukul rata. Setelah memahami kebutuhan Anda, tim kami menyusun penawaran berdasarkan tiga hal berikut.

  1. 1

    Halaman dan fitur

    Jumlah halaman, formulir, galeri, blog, multibahasa, dan fitur khusus lain.

  2. 2

    Integrasi sistem

    Pembayaran, pemesanan, katalog, akun pengguna, atau sambungan ke aplikasi lain.

  3. 3

    Desain dan konten

    Desain khusus, penyiapan konten, dan pelatihan pengelolaan CMS.

Domain dan hosting dibayar terpisah dari biaya layanan. Setiap website mendapat masa garansi 1 bulan setelah pengembangan selesai untuk perbaikan bug.


Masih bingung memilih paket yang sesuai untuk Anda? Konsultasikan dengan tim kami sekarang.

Mulai Konsultasi

KLIEN KAMI

Telah Dipercaya oleh Brand Ternama

  • logo inalum
  • logo j99 corp
  • logo manajemen feb ub
  • logo fia ub
  • pt sekawan media informatika
  • logo fyfe
  • logo nayue
  • logo kosme health
  • logo pt intraco penta tbk
  • logo artisan jaya
  • logo indomonang jadi
  • logo vallianz
  • logo glambox
  • logo sinar alfa omega
  • logo indonesia mapan perkasa
  • logo pt kebon agung
  • logo wahana visi indonesia
  • logo nurwy engineering
  • logo pt adil makmur fajar
  • logo aumireta group
  • logo sdk santo yusup 2
  • logo pt putra prima sentosa (Adimas)
  • logo pt megah anugerah energi (Solarindustri)
  • logo IUP FEB UB
  • logo sipas
  • logo worcas
  • logo hash
  • logo kastela
  • logo lokanima
  • logo pt golden batam raya
  • logo pt graha beton
  • logo vip organizer
  • logo kek singhasari
  • logo damessa
  • logo agrihub
  • logo lokatekno
  • logo lokademi
  • logo cikami
  • logo plaza mini dealer
  • logo pt emerald visa konsultan
  • logo audithink
  • logo ayam goreng nelongso
  • logo seal
  • logo pt wira griya
  • logo wikacell

PORTOFOLIO PEMBUATAN WEBSITE INSTANSI PEMERINTAHAN

Panduan

Website Instansi Pemerintahan: SPBE, Domain go.id, PPID, dan Keamanan

Website instansi pemerintahan adalah kanal resmi untuk menyampaikan informasi dan melayani warga, dan karena itu bekerja dalam kerangka aturan yang tidak dimiliki situs swasta: sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), domain khusus instansi, kewajiban keterbukaan informasi publik, dan pelindungan data pribadi. Penyedia jasa pembuat situs bekerja di dalam kerangka itu, sementara tanggung jawab akhir atas isi dan pengelolaan tetap berada pada instansi. Panduan ini merangkum hal yang perlu dipahami sebelum proyek dimulai.

1

Kerangka SPBE yang melatarbelakangi situs instansi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kerangka ini kemudian dilengkapi, antara lain, oleh Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Maknanya bagi proyek situs: website instansi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem layanan yang ingin dipadukan. Sebelum merancang, tanyakan ke unit teknologi informasi atau bagian yang menangani SPBE di instansi Anda apakah ada aplikasi, standar, atau integrasi yang wajib diikuti. Peraturan di bidang ini bisa berubah, sehingga status terkini perlu dikonfirmasi ke unit hukum. Catat pula siapa pemilik tiap aplikasi dan data, agar situs tidak menjadi pulau baru yang menduplikasi sistem yang sudah ada di instansi.

2

Domain go.id dan siapa pemegang aksesnya

Nama domain resmi instansi pemerintah dikelola melalui portal domain.go.id milik kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, dengan PANDI sebagai registri. Pendaftaran dan pengelolaannya dilakukan oleh pejabat nama domain yang ditunjuk pimpinan instansi, dan portal itu menyebutkan bahwa seluruh instansi pemerintah harus menggunakan nama domain instansi. Konsekuensi praktisnya: akun domain adalah milik instansi, bukan milik vendor. Pastikan data akun, surel pengelola, dan masa berlaku domain dicatat dan dipegang oleh pihak internal, supaya pergantian penyedia atau pejabat tidak membuat situs hilang dari alamat resminya.

3

Keterbukaan informasi dan PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi, termasuk informasi yang diumumkan secara berkala seperti profil lembaga, ringkasan program dan kegiatan, kinerja, serta laporan keuangan. Badan publik juga menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Dalam situs, wujudnya adalah bagian informasi publik dengan menu yang konsisten, daftar informasi publik, formulir permohonan informasi, dan dokumen yang dapat diunduh dan dibaca, bukan sekadar pindaian gambar. Setiap dokumen sebaiknya diberi tanggal terbit agar warga tahu ia masih berlaku, dan nama berkas dibuat deskriptif agar mudah dicari. Hindari menaruh seluruh dokumen dalam satu halaman panjang tanpa pengelompokan. Rincian kategori dan tenggat pembaruan mengikuti peraturan komisi informasi dan kebijakan internal instansi.

4

Data warga dan keamanan situs

Formulir pengaduan, permohonan layanan, dan buku tamu daring mengumpulkan data pribadi, sehingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi relevan: kumpulkan data seminimal mungkin, jelaskan tujuannya, batasi siapa yang dapat mengaksesnya, dan tentukan masa simpannya. Dari sisi teknis, situs instansi menarik bagi penyerang karena kredibilitasnya, termasuk untuk disisipi konten spam. Laporan keamanan di Search Console mengenal jenis seperti injeksi konten dan injeksi URL. Karena itu pembaruan komponen, cadangan terpisah, HTTPS, dan pembatasan akun admin adalah kebutuhan dasar, bukan tambahan. Langkah dasarnya ada di artikel cara mengamankan website dari hacker.

5

Merancang untuk semua warga

Pengguna situs instansi sangat beragam: warga yang mengurus layanan lewat ponsel berspesifikasi sederhana, lansia, penyandang disabilitas, dan pengguna dengan koneksi terbatas. Karena itu strukturnya sebaiknya mengikuti tugas warga, misalnya mengurus perizinan atau menyampaikan pengaduan, bukan struktur organisasi internal. Gunakan bahasa lugas, halaman ringan, kontras yang cukup, dan tampilan yang nyaman di layar kecil, seperti dibahas di artikel website mobile friendly. Pencarian internal yang bekerja baik juga sangat membantu, sebab warga sering datang dengan kata sendiri, bukan istilah birokrasi. Berita dan pengumuman perlu penanggung jawab dan jadwal pembaruan, karena pengumuman kedaluwarsa pada situs resmi menurunkan kepercayaan.

Uji juga situs dengan koneksi lambat dan perangkat lama sebelum diluncurkan. Sebelum serah terima, sepakati secara tertulis pelatihan operator, dokumentasi, dan rencana pemeliharaan setelah proyek berakhir. Untuk membahas kebutuhan situs instansi Anda, silakan konsultasikan kebutuhan Anda. Gambaran umum layanan ada pada halaman jasa pembuatan website.

Studi kasus

Hasil yang Bisa Diukur dari Proyek Kami

PT Sinar Alfa Omega

Tangerang, Banten

skor PageSpeed mobile dan desktop
±100 skor PageSpeed mobile dan desktop
konten utama tampil di uji mobile
±1,5 dtk konten utama tampil di uji mobile

Tantangan: Calon mitra maklon menilai kredibilitas pabrik kosmetik dari websitenya, sering kali lewat ponsel.

Solusi: Desain khusus yang menonjolkan layanan maklon OEM/ODM, sertifikasi, dan alur kerja sama, dengan halaman yang ringan.

Lihat proyek →

Aumireta Anggun

Malang, Jawa Timur

skor PageSpeed mobile dan desktop
95+ skor PageSpeed mobile dan desktop
konten utama tampil di uji mobile
±1 dtk konten utama tampil di uji mobile

Tantangan: Produsen kain pelapis, perabot, produk fashion, dan perlengkapan olahraga dengan banyak lini produk yang perlu ditampilkan rapi.

Solusi: Website katalog lini produk dengan desain khusus dan struktur halaman yang ringan.

Lihat proyek →

PT Artisan Internusa Makmur

Malang, Jawa Timur

skor PageSpeed mobile dan desktop
95+ skor PageSpeed mobile dan desktop
skor SEO teknis Lighthouse
100 skor SEO teknis Lighthouse

Tantangan: Produsen kulit sejak 1991 yang perlu menunjukkan keahlian dan kualitas produknya kepada calon pembeli.

Solusi: Website profil perusahaan dengan struktur SEO teknis yang rapi dan halaman yang ringan.

Lihat proyek →

Angka berupa estimasi yang dibulatkan, dipublikasikan dengan izin klien. Sumber tercantum di halaman tiap proyek.

Testimoni Klien

logo inalum

Mawan Irwansyah

PT INALUM

Produk yang baik, dan pegalaman dalam merespon pelayanan yang sangat baik.

  • Website Development
  • Website Maintenance

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan untuk Jasa Pembuatan Website Instansi Pemerintahan

Berapa harga jasa pembuatan website pemerintah?

Biaya jasa pembuatan website pemerintah bergantung pada jenis website, jumlah halaman, fitur yang dibutuhkan, dan kebutuhan desain Anda. Setiap paket di halaman ini menampilkan rincian fiturnya, dan penawarannya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Silakan konsultasikan kebutuhan Anda.

Berapa lama waktu pembuatan website?

Pembuatan website pemerintah memakan waktu paling cepat 4-5 minggu. Waktu maksimal pengerjaan bergantung pada kebutuhan instansi pemerintah.

Apakah layanan pembuatan website instansi pemerintahan sudah termasuk nama domain dan hosting?

Belum. Biaya domain dan hosting terpisah dari biaya layanan. Tim Sitespirit membantu memilih, membeli, dan mengatur domain serta hosting yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Apakah Sitespirit bisa mengerjakan selain jasa pembuatan website pemerintah?

Apakah ada biaya tambahan di luar paket penawaran ini?

Biaya tambahan untuk paket jasa pembuatan website pemerintah hanya akan dikenakan apabila Anda membeli tambahan plugin, interpreter bahasa, dan upgrade domain serta hosting untuk mendukung performa website.

Apa saja yang perlu disiapkan terkait kebutuhan jasa pembuatan website pemerintah?

Kebutuhan yang harus disiapkan adalah company brief yang berisi penjelasan terkait perusahaan, aset gambar, dan video untuk konten di website Anda.

Bagaimana sistem pembayaran untuk jasa pembuatan website pemerintah?

Sistem pembayaran dalam jasa pembuatan website pemerintah adalah One Time Fee, bisa dilunasi di awal atau dibayar 50% di awal dan 50% di akhir. Serta per tahun ada biaya sewa server dan domain.

Apakah website instansi pemerintah harus memakai domain go.id?

Ya. Portal resmi domain.go.id menyatakan seluruh instansi pemerintah harus menggunakan nama domain instansi, sedangkan pemerintah desa memakai desa.id. Permohonan diajukan melalui portal tersebut oleh pejabat yang ditunjuk instansi. Ketentuan dokumen dan prosedurnya dapat berubah, jadi baca panduan terbaru di portal atau tanyakan ke unit teknologi informasi instansi Anda.

Informasi apa yang sebaiknya ada di menu PPID sebuah website instansi?

Minimal profil badan publik, informasi yang diumumkan berkala seperti ringkasan program, kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan, daftar informasi publik, serta formulir permohonan informasi dan jalur keberatan. Susunlah dengan menu yang konsisten, beri tanggal terbit pada dokumen, dan rujuk standar layanan informasi yang berlaku di instansi Anda.

Bagaimana agar berita dan pengumuman tidak menjadi usang di situs instansi?

Tunjuk satu penanggung jawab per kategori konten, tetapkan jadwal tinjauan, dan beri tanggal terbit serta tanggal kedaluwarsa pada pengumuman yang bersifat sementara. Arsipkan informasi lama alih-alih membiarkannya di beranda, dan beri catatan jelas bila sebuah halaman sudah tidak berlaku. Latih operator agar memperbarui konten sendiri tanpa menunggu vendor.