Permendag 19/2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berlaku sejak 8 Juni 2026 dan menggantikan Permendag 31/2023. Beberapa ketentuannya berdampak langsung pada fitur marketplace:
- penyelenggara wajib menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum memiliki Perizinan Berusaha, paling sedikit Nomor Induk Berusaha di sektor perdagangan dan bukti pemenuhan standar yang diwajibkan, serta membantu pedagang terhubung ke laman OSS;
- setiap biaya yang dikenakan kepada pedagang wajib diinformasikan secara transparan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak elektronik yang dapat diunduh;
- layanan pengaduan bagi pedagang wajib tampil di laman utama, memiliki lebih dari satu kanal, dan mengumumkan waktu tanggapnya;
- platform wajib menyediakan fitur untuk menayangkan informasi seperti nomor pendaftaran barang, sertifikat SNI atau halal bila diwajibkan, dan asal barang;
- label seperti official store harus didasarkan pada dokumen yang membuktikan hubungan resmi pedagang dengan pemilik merek.
Peraturan yang sama melarang penyelenggara marketplace bertindak sebagai produsen, dan mewajibkan penyelenggara memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE yang diajukan melalui OSS. Selain itu, Permenkominfo 5/2020 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk mendaftar. Rincian kewajiban bergantung pada model bisnis Anda, jadi pastikan bersama penasihat hukum sebelum peluncuran.