Jasa Pembuatan Website Travel Umroh

UU 8/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 14/2025 mendefinisikan PPIU sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Undang-undang yang sama mengancam pidana bagi siapa pun yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah.

Tampilkan di website:

• nama badan hukum yang tepat;
• nomor dan tanggal izin PPIU, serta status akreditasi bila ada;
• alamat kantor pusat dan cabang;
• rekening resmi atas nama badan hukum.

Ajak calon jamaah mencocokkan data tersebut lewat kanal resmi. Kementerian Haji dan Umrah, misalnya, mengarahkan masyarakat ke aplikasi SatuHaji untuk melihat perizinan dan akreditasi PPIU. Bila Anda agen atau mitra pemasaran sebuah PPIU, sebutkan PPIU penyelenggaranya dengan jelas.

Sejak UU 14/2025, perjalanan umrah dapat dilakukan melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri dalam keadaan tertentu. Calon jamaah kini lebih banyak membandingkan pilihan. Jelaskan dengan jujur apa yang Anda berikan, misalnya bimbingan manasik, pendampingan selama di Tanah Suci, pengurusan dokumen, dan penanganan bila terjadi kendala.

Satu paket sebaiknya punya satu halaman yang memuat:

• tanggal berangkat dan pulang;
• maskapai dan rute penerbangan;
• hotel di Makkah dan Madinah;
• apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam harga;
• syarat dokumen;
• kebijakan pembatalan dan pengembalian dana;
• jumlah kursi yang masih tersedia, bila datanya diperbarui.

Paket yang sudah berangkat atau penuh sebaiknya ditandai jelas, bukan dibiarkan seolah masih bisa dipesan.

Pendaftaran umrah melibatkan data pribadi seperti paspor, identitas, dan surat keterangan sehat. Data kesehatan tergolong data pribadi yang bersifat spesifik, sehingga perlu dijaga lebih ketat. Tanyakan hanya data yang diperlukan, simpan dokumen unggahan dengan akses terbatas, dan jelaskan penggunaannya dalam kebijakan privasi.

Dokumentasi keberangkatan yang asli, profil pembimbing ibadah, dan foto kantor lebih meyakinkan daripada foto stok. Mintalah izin jamaah sebelum menampilkan wajah atau ulasan mereka.

• Tidak mencantumkan nomor izin PPIU.
• Meminta transfer ke rekening atas nama pribadi.
• Paket tanpa tanggal keberangkatan yang pasti.
• Memakai foto hotel yang bukan hotel sebenarnya.
• Tidak menjelaskan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana.

Pengalaman kami di sektor perjalanan antara lain situs layanan visa Emerald Visa Konsultan dan PT Indomonang Jadi. Untuk biro wisata umum, lihat jasa pembuatan website travel agent. Silakan konsultasikan kebutuhan Anda.