JASA PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH

Website sekolah yang baik di Indonesia perlu menjawab tiga hal sekaligus: informasi akademik yang mudah ditemukan orang tua lewat ponsel, penerimaan murid baru yang selaras dengan aturan SPMB, dan pengelolaan data siswa yang patuh pada UU Pelindungan Data Pribadi. Fondasinya adalah domain resmi sch.id, data yang konsisten dengan sumber resmi Kemendikdasmen, dan sistem konten yang bisa dikelola guru atau tenaga administrasi tanpa keahlian teknis. Saat menilai jasa pembuatan website untuk sekolah, tolok ukurnya adalah hal-hal ini, bukan sekadar tampilan.

Apakah website sekolah menjalankan penerimaan murid baru sendiri?

Belum tentu. Sejak Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 (ditetapkan 28 Februari 2025), istilah PPDB digantikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan empat jalur: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pemerintah daerah menentukan wilayah penerimaan, dan rincian teknisnya diatur petunjuk teknis daerah. Karena itu, pertanyaan pertama bukan fitur apa yang dibangun, melainkan apakah pendaftaran untuk sekolah Anda berjalan di portal resmi daerah atau ada bagian yang dikelola sekolah. Tanyakan ke dinas pendidikan setempat sebelum pengembangan dimulai.

Peran website yang hampir selalu relevan adalah halaman informasi penerimaan: persyaratan, jadwal, jalur, daya tampung, dan tautan ke portal resmi. Kemendikdasmen menyebut pengumuman pendaftaran dilakukan melalui sekolah, dinas pendidikan, dan platform daring resmi, jadi website sekolah termasuk kanal yang diharapkan akurat. Hindari membuat formulir tiruan yang berbeda dari alur resmi, karena orang tua bisa mengira pendaftaran sudah selesai padahal belum.

Domain sch.id: siapa yang berhak dan apa yang disiapkan

Menurut Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI (versi 9.0, Oktober 2024), sch.id diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lainnya, termasuk pendidikan nonformal yang diakui SKPD. Untuk sekolah resmi, dokumen yang dipersyaratkan adalah surat keterangan kepala sekolah atau kepala lembaga dan KTP atau paspor. Pendaftaran dilakukan melalui registrar yang terakreditasi PANDI.

Karena registrasi terkait identitas penanggung jawab, tetapkan siapa orangnya dan catat tanggal perpanjangan. Saat kepala sekolah atau operator berganti, domain tidak boleh menjadi urusan pribadi satu orang. Kebijakan dapat diperbarui, jadi cek persyaratan terkini di registrar sebelum mengajukan.

Data siswa dan kewajiban menurut UU PDP

Data anak termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat 2 UU 27/2022). Pasal 25 mewajibkan pemrosesannya diselenggarakan secara khusus dengan persetujuan orang tua dan/atau wali. Masa penyesuaian dua tahun sejak UU diundangkan pada 17 Oktober 2022 sudah berakhir. Untuk website sekolah, langkah praktisnya:

1. Pisahkan halaman publik dari data siswa; nilai, alamat, dan dokumen kependudukan tidak ditampilkan terbuka.
2. Minta hanya data yang benar-benar diperlukan pada setiap formulir.
3. Mintalah persetujuan orang tua atau wali sebelum memajang foto atau nama siswa di berita dan galeri.
4. Terapkan akses admin berjenjang, HTTPS, dan pembaruan rutin, sejalan dengan kewajiban mencegah akses tidak sah (Pasal 39).
5. Siapkan prosedur insiden: Pasal 46 mengatur pemberitahuan tertulis dalam 3 x 24 jam kepada pemilik data dan lembaga berwenang bila terjadi kegagalan pelindungan.

Halaman kebijakan privasi yang jelas membantu orang tua memahami data apa yang diproses; panduannya ada di artikel kebijakan privasi untuk website. Persetujuan hanyalah salah satu dasar pemrosesan dalam UU ini, sehingga bila sekolah mengelola data penerimaan sendiri, konsultasikan dasar hukumnya dengan pihak yang memahami regulasi.

Orang tua membuka website dari ponsel

Pengunjung utama website sekolah adalah orang tua yang mencari jadwal, kontak, alamat, atau pengumuman, sering kali dari ponsel. Google Search Central merekomendasikan responsive design dan konten utama yang sama antara versi seluler dan desktop, karena Google mengindeks konten berdasarkan versi seluler. Praktiknya: letakkan informasi yang paling sering dicari di bagian awal, tulis pengumuman sebagai teks, bukan hanya gambar, dan pastikan formulir yang meminta unggahan dokumen bisa diisi dari kamera ponsel.

Staf non-teknis mengelola konten

Website sekolah hidup dari pembaruan: pengumuman, kalender akademik, berita kegiatan. Pengumuman yang kedaluwarsa lebih merugikan daripada halaman kosong. Gunakan CMS dengan peran yang jelas, misalnya admin teknis, editor untuk humas atau tata usaha, dan penulis untuk guru, sehingga siapa pun yang menerbitkan tidak bisa mengubah struktur situs. Pengerjaan di bidang pendidikan dapat dilihat pada proyek SDK Kosayu di portofolio kami. Tanyakan juga siapa yang melatih staf dan siapa yang merawat situs setelah peluncuran.

Samakan identitas dengan data resmi Kemendikdasmen

Profil satuan pendidikan di portal Data Referensi Kemendikdasmen memuat NPSN, status, akreditasi (dengan tautan ke BAN-PDM), kontak, dan kolom situs web; data induknya bersumber dari Dapodik. Nama sekolah, alamat, NPSN, dan peringkat akreditasi di website sebaiknya sama dengan data tersebut. Bila ada perbedaan, perbarui lewat operator Dapodik, jangan hanya mengubah teks di website. Cantumkan peringkat akreditasi yang masih berlaku dan jangan menampilkan yang sudah kedaluwarsa.

Jika Anda sedang menimbang pembuatan atau pembaruan website sekolah, konsultasikan kebutuhan Anda dengan membawa informasi tentang jenjang, alur penerimaan di daerah Anda, dan siapa yang akan mengelola konten harian.